Pembahasan Mundurnya Presiden Soeharto Membawa Habibie Menggantikan Menjadi Presiden Pada tanggal 21 Mei 1998, presiden Soeharto menyatakan (declare) berhenti secara sepihak tanpa laporan pertanggungjawaban atau persetujuan pihak manapun karena kondisi saat itu sedang darurat dan gedung MPR/DPR dikuasai massa. HajiMuhammad (H.M) Soeharto (Pak Harto) merupakan presiden Indonesia yang memiliki masa kepemimpinan terlama, yakni 32 tahun. Ia mulai berkuasa pada tahun 1967 menggantikan Soekarno. Oleh dunia internasional, Soeharto kerap mendapat julukan "The Smiling General", yang secara harafiah berarti 'Sang Jenderal yang Tersenyum". MundurnyaPresiden Soeharto membawa Habbie menggantikan menjadi presiden. Dasar yang digunakan dalam hal ini adalah . A. Keputusan presiden B. Instruksi presiden C. Ketetapan MPR D. Pasal 8 UUD 1945 Jawaban: D. Pasal 8 UUD 1945 7. Di bawah ini merupakan dampak negatif di bidang sosial pada masa akhir pemerintahan Orde Baru, kecuali . Padatanggal 21 Mei 1998, presiden Soeharto menyatakan (declare) berhenti secara sepihak tanpa laporan pertanggungjawaban atau persetujuan pihak manapun karena kondisi saat itu sedang darurat dan gedung MPR/DPR dikuasai massa. Akhirnya presiden Soeharto menyatakan berhenti dan secara otomatis wakil presiden Habibie menjadi presiden. JendralSoeharto memberikan keterangan pemerintah dihadapan sidang DPRHR mengenai terjadinya penyerahan kekuasaan Pemerintah tetap berpendirian bahwa sidang MPRS perlu dilaksanakan agar penyerahan kekuasaan tetap konstitusional Mengangkat Soeharto sebagai presiden republik Indonesia hingga terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum Pada21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri. Publik Indonesia H M. Soeharto, (Hanacaraka : ꦯꦸꦲꦂꦠ) ( ER, EYD: Suharto; 8 Juni 1921 - 27 Januari 2008) adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno. Di dunia internasional, terutama di Dunia Barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer " The Smiling General " ( bahasa Indonesia: "Sang sILl. › Utama›Sebelum Menjadi Presiden,... Pada 20 Mei 1998 malam, Presiden Soeharto memanggil Wakil Presiden BJ Habibie ke kediamannya di Jalan Cendana, Jakarta. Malam itu Soeharto menyampaikan keinginannya untuk mundur sebagai Presiden Indonesia. DOKUMEN KOMPAS BJ Habibie, Kamis 21/5/1998, mengucapkan sumpah sebagai presiden RI yang baru di Jakarta, disaksikan presiden sebelumnya, 20 Mei 1998, Presiden Soeharto memanggil Wakil Presiden BJ Habibie ke kediamannya di Jalan Cendana, Jakarta. Pukul Habibie tiba di Cendana. Soeharto hendak membahas nama-nama menteri Kabinet Reformasi yang akan dilantik keesokan harinya, 21 itu, Soeharto juga menyampaikan berencana mengundang pimpinan DPR/MPR ke Istana Merdeka pada 23 Mei. Kepada Habibie, Soeharto menyatakan bermaksud menyampaikan kepada pimpinan DPR/MPR untuk mengundurkan diri sebagai presiden setelah Kabinet Reformasi dilantik. Benak Habibie berkecamuk malam itu. Dalam buku yang menceritakan masa-masa peralihan Orde Baru ke Era Reformasi, Detik-detik yang Menentukan, Habibie menulis, ”Namun yang menjadi pertanyaan saya saat itu adalah, Pak Harto sama sekali tidak menyampaikan alasan mengapa beliau mundur. Padahal baru saja disusun Kabinet Reformasi, bahkan setelah melalui dialog yang cukup seru. Demikian pula Pak Harto sama sekali tidak menyinggung mengenai kedudukan Wakil Presiden selanjutnya.”KOMPAS/JB SURATNO Presiden Soeharto didampingi Wapres BJ Habibie, Sabtu 16/5/1998, menerima pimpinan Universitas Indonesia UI yang dipimpin Rektor UI Prof Dr A Boedisantoso R, diiringi Prof Miriam Budiardjo, MA, dan Prof dr MK Tadjuddin kiri, di kediaman di Jalan Cendana, Jakarta. Foto ini dimuat di halaman 1 harian Kompas, 17 Mei Habibie, saat Soeharto menyampaikan keinginan mundur sebagai presiden tetapi tak membahas posisi wakil presiden menimbulkan banyak pertanyaan. Habibie berpikir, Soeharto mungkin ingin dirinya ikut mundur. Terlebih seperti ditulis dalam buku Detik-detik yang Menentukan, menurut Habibie, saat Soeharto bertemu sejumlah tokoh masyarakat pada 19 Mei, pernyataan Soeharto seolah meragukan pertemuan malam itu, Habibie terdiam di hadapan Soeharto. Namun, pikirannya yang tetap berkecamuk akhirnya tak bisa menahan untuk bertanya. ”Pak Harto, kedudukan saya sebagai wakil presiden bagaimana?” tanya SURATNO Mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 membuat bangsa Indonesia memasuki era baru. Beberapa hari setelah menggantikan Soeharto, Presiden Habibie dan Ny Ainun Habibie, Selasa 26/5/1998, meninjau kerusakan akibat kerusuhan di Pasar Glodok, Klender, dan Pasar Cempaka Putih, Harto spontan menjawab, ”Terserah nanti. Bisa hari Sabtu, hari Senin, atau sebulan kemudian, Habibie akan melanjutkan tugas sebagai Presiden.” Detik-detik yang Menentukan, halaman 37Jawaban tersebut ternyata memang justru menimbulkan lagi banyak kecamuk di benak Habibie. Dia berpikir, mengapa Soeharto ingin terjadi kevakuman kekuasaan setelah mengundurkan ke rumahnya di Kuningan, Habibie semakin tak tenang. Pada 21 Mei dini hari, sekitar pukul Habibie masih belum kunjung beristirahat. Dia masih mengikuti perkembangan gerakan massa melalui TV dan internet di ruang kerjanya. Saat itu, Ainun muncul dan mengingatkan agar Habibie segera KOMPAS Presiden Habibie dan Ny Ainun Habibie hari Selasa 26/5/1998 meninjau kerusakan akibat kerusuhan di Pasar Glodok, Klender, dan Pasar Cempaka Putih, saran Ainun, Habibie berganti baju tidur. Namun, matanya tak bisa terpejam. Obrolan anggota pasukan pengamanan yang berjaga di bawah jendela kamar tidur terdengar oleh ingin mengganggu istrinya, Habibie pelan-pelan beranjak dari tempat tidur. Dia menutup guling dengan selimut agar istrinya menganggap Habibie masih berbaring di kamar tidur, Habibie menuju ruang kerja dan menyusun catatan mengenai langkah-langkah awal dan kebijakan dasar serta prinsip yang harus segera diambil. Beberapa catatan yang dipikirkan malam itu mengantarkan Habibie menjadi presiden yang mengantar Indonesia menuju alam SUSANTO Foto presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie diambil pada 28 Juni ditulis Habibie dalam buku Detik-detik yang Menentukan, langkah-langkah tersebut antara lainSaya mewarisi bentuk institusi kepresidenan yang sangat berkuasa dalam lingkungan dan budaya feodal. Hal ini harus segera saya akhiri, tanpa memberi kesan yang dapat disimpulkan sebagai ”penguasa” yang lemah dan politik harus segera saya lepaskan dan tidak boleh lagi terjadi bahwa orang yang bertentangan dengan pendapat atau rencana Presiden harus dimasukkan ke dalam berbicara, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, dan kebebasan unjuk rasa harus segera dan MPR harus diberi legitimasi yang kuat berdasarkan pemilu yang demokratis. Dan kesempatan terbuka untuk mendirikan partai politik asal saja tidak melanggar UUD ’45 dan Ketetapan Istimewa MPR harus segera diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk memberi dasar hukum bagi reformasi dan pemilu yang dibutuhkan. Hanya dengan demikian, suatu revolusi dan khaos, yang bisa memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat WIYOGA Presiden ketiga RI BJ Habibie saat memantau pembangunan Erleseen Tower di Batam, Kepulauan Riau, Senin 29/4/2019.Beberapa catatan tersebut akhirnya mengantarkan Habibie menjadi Presiden Indonesia yang membawa negara ini ke era demokrasi. Habibie membuka peluang bagi terselenggaranya pemilu demokratis yang diikuti secara bebas oleh partai politik. Habibie membuka keran kebebasan pers. Habibie pula yang memberikan amnesti dan pembebasan bagi tahanan politik di masa Orde Baru. Jakarta - Tanggal 21 Mei 1998 ditandai sebagai awal dimulainya era reformasi setelah perjalanan panjang rakyat Indonesia menuntut perubahan. Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden setelah didesak rakyat Indonesia untuk menyudahi pemerintahannya yang dinilai otoriter dan tidak mampu mengatasi krisis moneter yang terjadi saat moneter inilah satu dari beberapa faktor yang melatarbelakangi runtuhnya kekuasaan Soeharto di era Orde Baru yang telah bertahan selama 32 tahun. Ekonomi jatuh dan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintah hilang, demonstrasi besar-besaran terjadi di mana-mana dan kerusuhan akibat kecemburuan sosial pun tak dapat rusuh yang identik dengan penjarahan dan perusakan toko dan rumah, serta beberapa kasus pelecehan seksual terhadap perempuan, peristiwa tersebut dikenang sebagai Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dan mendapat banyak kecaman dari berbagai ini kronologi berdirinya era Reformasi menggantikan era Orde Baru, dilansir dari berbagai 1 Mei 1998, Presiden Soeharto mengatakan reformasi baru dapat dilaksanakan pada 2003, pernyataan tersebut disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Dachlan. Sehari kemudian, 2 Mei 1998, pernyataan yang mendapat respons keras dari sejumlah kalangan, termasuk mahasiswa saat itu, diralat oleh Presiden Soeharto, pihaknya kemudian menyatakan reformasi dapat dilakukan sejak saat itu, yakni hari yang sama, Presiden Soeharto memangkas subsidi energi mengikuti saran dari International Monetery Fund atay IMF. Karuan saja keputusan tersebut menyulut aksi penolakan dari mahasiswa di beberapa wilayah di Indonesia. Sebab, akibat kebijakan tersebut harga Bahan Bakar Minyak atau BBM naik dari Rp700 menjadi per 3 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang pimpinan DPR, partai politik, dan partai Golongan Karya atau Golkar. Meskipun pertemuan tersebut tidak lazim, Presiden Soeharto berdalih acara tersebut merupakan pertemuan silaturahmi dan konsultasi setelah sidang umum MPR. Pertemuan dilakukan di kantor Presiden Soeharto di Bina Graha, Kompleks Istana Merdeka selama 90 pertemuan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dachlan. Hartono mengatakan, dalam pertemuan tersebut Soeharto menyampaikan keinginannya supaya DPR menggunakan hak inisiatif, untuk itu Soeharto meminta DPR untuk menyiapkan perangkat sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk mereformasi sejumlah rambu-rambu harga BBM di tengah ekonomi masyarakat sedang terpuruk memicu demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota di Indonesia, pada 4 Mei 1998 Mahasiswa di Medan, Bandung serta Yogyakarta melakukan aksi demonstrasi yang berubah menjadi kerusuhan saat para demonstran bentrok dengan aparat keamanan. Demonstrasi besar-besaran masih berlanjut hingga 5 Mei 1998 di Medan, demonstrasi ini juga berujung 9 Mei 1998, Soeharto menghadiri pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G-15 di Kairo, Mesir, sekaligus kali terakhir lawatan Soeharto ke luar negeri sebagai presiden. Kemudian pada 12 Mei 1998, bertepatan dengan hari Selasa pukul WIB, ribuan mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi damai untuk menyampaikan aspirasi ke DPR/MPR. Namun aksi pawai tersebut dihadang oleh aparat tersebut berujung pada penembakan aparat keamanan terhadap demonstran yang mengakibatkan empat orang mahasiswa Trisakti tewas. Mereka adalah Hafidin Royan, Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, dan Hendryawan, keempat mahasiswa ini dikenang sebagai pahlawan reformasi dan peristiwa tersebut dinamai Tragedi setelah peristiwa berdarah tersebut, sejumlah mahasiswa dari berbagai Universitas di Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tangerang mendatangi Kampus Universitas Trisakti untuk menyampaikan duka cita. Namun, secara tiba-tiba menjelang tengah hari sekelompok masa datang dari Jalan Daan Mogot menuju Kampus Universitas Trisakti dan bentrok dengan aparat keamanan. Peristiwa tersebut terjadi di bawah jembatan layang Grogol, Jakarta Barat. Hari itu disebut juga dengan Hari Rabu Kelabu 13 Mei 1998, yang menyebabkan Jakarta jadi kota Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 semakin menjadi pada 14 Mei 1998, penjarahan dan perusakan toko dan rumah etnis Tionghoa terjadi di sejumlah kota di Indonesia. Bahkan penjarahan juga terjadi di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta dan sekitarnya, di antaranya Supermarket Hero, Superindo, Makro, Goro dan Ramayana serta Borobudur. Selain dijarah dan dirusak, beberapa toko tersebut dibakar oleh massa yang 288 orang tewas dan 101 mengalami luka-luka akibat peristiwa itu, data tersebut dicatat oleh Palang Merah Indonesia. Kerugian DKI Jakarta akibat kerusuhan tersebut diperkirakan mencapai triliun dengan perincian sebanyak bangunan rusak, 21 di antaranya merupakan bangunan milik pemerintah. Informasi tersebut disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sutiyoso. Di hari yang sama, Soeharto yang tengah berada di Mesir, mengatakan di depan masyarakat Indonesia di Kairo, dirinya bersedia mengundurkan diri apabila rakyat Indonesia memang benar-benar menginginkan hal 15 Mei 1998, Soeharto balik ke Indonesia, setibanya di Jakarta ia memanggil Wakil Presiden Habibie, Wiranto, Kepala Staf Angkatan, Pangdam Jaya Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengevaluasi situasi. Selama di Kairo, Soeharto mendapatkan informasi terkait perkembangan situasi kerusuhan dari putri sulungnya, Siti Hardiyanti Rukmana. Dalam pertemuan bersama Wakil Presiden dan sejumlah pejabat tersebut, Soeharto membantah bahwa dirinya telah mengatakan bersedia mengundurkan Jakarta semakin mencekam, 16 Mei 1998, warga asing secara massal kembali ke negara mereka dan berusaha secepat mungkin meninggalkan Jakarta, menyebabkan Bandara penuh sesak. Soeharto kembali memanggil Wiranto bersama KSAD Jenderal Subagyo dan Menteri Sekretaris Negara Saadillah Mursyid. Soeharto menginstruksikan kepada mereka untuk membentuk Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau pada 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa dan delegasi mendatangi gedung DPR/MPR untuk menyampaikan aspirasi agar Soeharto mundur dari jabatan presiden, mereka menyebut diri sebagai delegasi Gerakan Reformasi Nasional. Di depan massa, Ketua DPR/MPR Harmoko didampingi sejumlah wakilnya mengadakan siaran pers. Dalam siaran pers tersebut, Harmoko menyampaikan bahwa dirinya dan juga jajaran DPR lainnya juga menghendaki serta menyarankan agar Presiden Soeharto mengundurkan kabar tersebut, 19 Mei 1998, Soeharto kemudian memanggil sejumlah tokoh Islam yang terdiri dari sembilan orang. Di antaranya yaitu Nurcholis Madjid, Abdurachman Wahid, Malik Fajar, dan KH Ali Yafie. Dalam pertemuan tersebut berlangsung selama dua jam lebih, para tokoh agama ini menyampaikan bahwa rakyat Indonesia tetap menginginkan Soeharto mundur dari jabatan presiden. Namun Soeharto tetap kukuh bahwa dirinya tetap bisa mengatasi keadaan saat itu, ia menolak mundur dan mengusulkan pembentukan Komite sebelum mundurnya Soeharto, 20 Mei 1998, malam hari Soeharto menerima surat hasil keputusan dari 14 Menteri Koordinator Kabinet Pembangunan VII yang menyatakan sikap tidak bersedia menjabat sebagai menteri dalam kabinet mendatang yakni Kabinet Reformasi maupun reshuffle Kabinet Reformasi. Soeharto merasa terpukul dan ditinggalkan oleh orang-orang kepercayaannya. Malam itu, setelah berdiskusi dengan sejumlah pejabat, di antaranya Wiranto, akhirnya Soeharto bersedia melengserkan jabatannya kepada Wakil Presiden Habibie dan akan diumumkan keesokan 21 Mei 1998, di Istana Merdeka, tepat pukul Soeharto mengumumkan mundur dari jabatan presiden dan digantikan Habibie sebagai presiden ketiga RI. Dengan begitu, dimulainya era KHOIRUL MUHID Baca 23 Tahun Reformasi detik-detik Menentukan Presiden Soeharto Lengser KOMPAS - TANGGAL 21 Mei 1998, pukul WIB, semua perhatian tertuju ke credentials room di Istana Merdeka, Jakarta. Saat itu, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Dalam pidato yang singkat, Soeharto antara lain mengatakan, Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pengumuman pengunduran diri Soeharto Kamis pagi itu sesungguhnya tidaklah terlalu mengejutkan, karena sehari sebelumnya sudah ramai dibicarakan bahwa Presiden Soeharto akan mengundurkan diri. Yang menjadi pertanyaan, apa yang mendorong Soeharto akhirnya memutuskan untuk mundur? Karena, beberapa hari sebelumnya, Soeharto masih yakin dapat mengatasi keadaan. Kejutan ke arah mundurnya Soeharto diawali oleh keterangan pers Ketua DPR/MPR Harmoko usai Rapat Pimpinan DPR, Senin 18/5 18 Mei 1998 Pukul WIB, Harmoko di Gedung DPR, yang dipenuhi ribuan mahasiswa, dengan suara tegas menyatakan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR, baik Ketua maupun para Wakil Ketua, mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Harmoko saat itu didampingi seluruh Wakil Ketua DPR, yakni Ismail Hasan Metareum, Syarwan Hamid, Abdul Gafur, dan Fatimah Achmad. Namun, kejutan yang disambut gembira oleh ribuan mahasiswa yang mendatangi Gedung DPR itu, tidak berlangsung lama. Karena malam harinya, pukul WIB Menhankam/ Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto mengemukakan, ABRI menganggap pernyataan pimpinan DPR agar Presiden Soeharto mengundurkan diri itu merupakan sikap dan pendapat individual, meskipun pernyataan itu disampaikan secara kolektif. Walaupun sikap ABRI itu disampaikan setelah Wiranto memimpin rapat kilat dengan para Kepala Staf Angkatan dan Kapolri serta para panglima komando, tetapi diketahui bahwa pukul WIB Panglima ABRI bertemu dengan Presiden Soeharto di kediaman Jalan Cendana. Dengan demikian, muncul dugaan bahwa apa yang dikemukakan Wiranto itu adalah pendapat Presiden Soeharto. Pukul WIB, empat Menko diterima Presiden Soeharto di Cendana untuk melaporkan perkembangan. Mereka juga berniat menggunakan kesempatan itu untuk menyarankan agar Kabinet Pembangunan VII dibubarkan saja, bukan di-reshuffle. Tujuannya, agar mereka yang tidak terpilih lagi dalam kabinet reformasi tidak terlalu "malu". Namun, niat itu-mungkin ada yang membocorkan-tampaknya sudah diketahui oleh Presiden Soeharto. Ia langsung mengatakan, "Urusan kabinet adalah urusan saya." Akibatnya, usul agar kabinet dibubarkan tidak jadi disampaikan. Pembicaraan beralih pada soal-soal yang berkembang di masyarakat. Tanggal 19 Mei 1998 Pukul WIB, Presiden Soeharto bertemu ulama dan tokoh masyarakat, yakni Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid, budayawan Emha Ainun Nadjib, Direktur Yayasan Paramadina Nucholish Madjid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ali Yafie, Prof Malik Fadjar Muhammadiyah, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra, KH Cholil Baidowi Muslimin Indonesia, Sumarsono Muhammadiyah, serta Achmad Bagdja dan Ma'aruf Amin dari NU. JB Suratno Presiden Soeharto memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan para ulama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan ABRI di Istana Merdeka, 19 Mei 1998, dua hari sebelum mengundurkan diri menjadi presiden. Disaksikan Mensesneg Saadillah Mursyid paling kanan dan para tokoh, antara lain Yusril Ihza Mahendra, Amidhan, Nurcholish Madjid, Emha Ainun Najib, Malik Fadjar, Sutrisno Muchdam, Ali Yafie, Ma'ruf Amin, Abdurrahman Wahid, Cholil Baidowi, Adlani, Abdurrahman Nawi, dan Ahmad pertemuan, Presiden Soeharto mengemukakan, akan segera mengadakan reshuffle Kabinet Pembangunan VII, dan sekaligus mengganti namanya menjadi Kabinet Reformasi. Presiden juga membentuk Komite Reformasi. Nurcholish sore hari mengungkapkan bahwa gagasan reshuffle kabinet dan membentuk Komite Reformasi itu murni dari Soeharto, dan bukan usulan mereka. Dalam pertemuan ini, sesungguhnya tanda-tanda bahwa Soeharto akan mengundurkan diri sudah tampak. Namun, ada dua orang yang tidak setuju bila Soeharto menyatakan mundur, karena dianggap tidak akan menyelesaikan masalah. Pukul WIB, Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita bersama Menperindag Mohamad Hasan melaporkan kepada Presiden soal kerusakan jaringan distribusi ekonomi akibat aksi penjarahan dan pembakaran. Bersama mereka juga ikut Menteri Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng yang akan melaporkan soal rencana penjualan saham BUMN yang beberapa peminatnya menyatakan mundur. Pada saat itu, Menko Ekuin juga menyampaikan reaksi negatif para senior ekonomi; Emil Salim, Soebroto, Arifin Siregar, Moh Sadli, dan Frans Seda, atas rencana Soeharto membentuk Komite Reformasi dan me-reshuffle kabinet. Mereka intinya menyebut, tindakan itu mengulur-ulur waktu. Tanggal 20 Mei 1998 Pukul WIB, 14 menteri bidang ekuin mengadakan pertemuan di Gedung Bappenas. Dua menteri lain, yakni Mohamad Hasan dan Menkeu Fuad Bawazier tidak hadir. Mereka sepakat tidak bersedia duduk dalam Komite Reformasi, ataupun Kabinet Reformasi hasil reshuffle. Semula ada keinginan untuk menyampaikan hasil pertemuan itu secara langsung kepada Presiden Soeharto, tetapi akhirnya diputuskan menyampaikannya lewat sepucuk surat. Pukul WIB, surat itu kemudian disampaikan kepada Kolonel Sumardjono. Surat itu kemudian disampaikan kepada Presiden Soeharto. Soeharto langsung masuk ke kamar dan membaca surat itu. Soeharto saat itu benar-benar terpukul. Ia merasa ditinggalkan. Apalagi, di antara 14 menteri bidang Ekuin yang menandatangani surat ketidaksediaan itu, ada orang-orang yang dianggap telah "diselamatkan" menteri yang menandatangani-sebut saja Deklarasi Bappenas-itu, secara berurutan adalah Ir Akbar Tandjung; Ir Drs AM Hendropriyono SH, SE, MBA; Ir Ginandjar Kartasasmita; Ir Giri Suseno Hadihardjono MSME; Dr Haryanto Dhanutirto; Prof Dr Ir Justika S. Baharsjah Dr Ir Kuntoro Mangkusubroto Ir Rachmadi Bambang Sumadhijo; Prof Dr Ir Rahardi Ramelan Subiakto Tjakrawerdaya SE; Sanyoto Sastrowardoyo Ir Sumahadi MBA; Drs Theo L. Sambuaga; dan Tanri Abeng MBA. Alinea pertama surat itu, secara implisit meminta agar Soeharto mundur dari jabatannya. Perasaan ditinggalkan, terpukul, telah membuat Soeharto tidak mempunyai pilihan lain kecuali memutuskan untuk mundur. Soeharto benar-benar tidak menduga akan menerima surat seperti itu. Persoalannya, sehari sebelum surat itu tiba, ia masih berbicara dengan Ginandjar untuk menyusun Kabinet Reformasi. Ginandjar masih memberikan usulan tentang menteri-menteri yang perlu diganti, sekaligus nama penggantinya. Probosutedjo, adik Soeharto, yang berada di kediaman Jalan Cendana, malam itu, mengungkapkan, Soeharto pada malam itu terlihat gugup dan bimbang. "Pak Harto gugup dan bimbang, apakah Habibie siap dan bisa menerima penyerahan itu. Suasana bimbang ini baru sirna setelah Habibie menyatakan diri siap menerima jabatan Presiden," ujarnya. Probosutedjo menggambarkan suasana di kediaman Soeharto malam itu cukup tegang. Perkembangan detik per detik selalu diikuti dan segera disampaikan ke Soeharto. Dikatakan, "Saya berusaha memberikan informasi terkini, tentang tuntutan dan permintaan yang terjadi di DPR, informasi bahwa akan ada orang-orang yang bergerak ke Monas, serta perkembangan dari luar negeri," ujar Probosutedjo, seraya menambahkan bahwa pada saat itu semua anak-anak Soeharto berkumpul di Jalan Cendana. Soeharto kemudian bertemu dengan tiga mantan Wakil Presiden; Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, dan Try Sutrisno. Pukul WIB, Soeharto memerintahkan ajudan untuk memanggil Yusril Ihza Mahendra, Mensesneg Saadillah Mursjid, dan Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto. Soeharto sudah berbulat hati menyerahkan kekuasaan kepada Wapres BJ Habibie. Wiranto sampai tiga kali bolak-balik Cendana-Kantor Menhankam untuk menyikapi keputusan Soeharto. Wiranto perlu berbicara dengan para Kepala Staf Angkatan mengenai sikap yang akan diputuskan ABRI dalam menanggapi keputusan Soeharto untuk mundur. Setelah mencapai kesepakatan dengan Wiranto, Soeharto kemudian memanggil Habibie. Pukul WIB, Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Amien Rais. Dalam pertemuan itu, Yusril menyampaikan bahwa Soeharto bersedia mundur dari jabatannya. Yusril juga menginformasikan bahwa pengumumannya akan dilakukan Soeharto 21 Mei 1998 pukul WIB. Dalam bahasa Amien, kata-kata yang disampaikan oleh Yusril itu, "The old man most probably has resigned". Kabar itu lalu disampaikan juga kepada Nurcholish Madjid, Emha Ainun Najib, Utomo Danandjaya, Syafii Ma'arif, Djohan Effendi, H Amidhan, dan yang lainnya. Lalu mereka segera mengadakan pertemuan di markas para tokoh reformasi damai di Jalan Indramayu 14 Jakarta Pusat, yang merupakan rumah dinas Dirjen Pembinaan Lembaga Islam, Departemen Agama, Malik Fadjar. Di sana Cak Nur-panggilan akrab Nurcholish Madjid-menyusun ketentuan-ketentuan yang harus disampaikan kepada pemerintahan baru. Pukul WIB, Amien Rais dkk mengadakan jumpa pers. Dalam jumpa pers itu Amien mengatakan, "Selamat tinggal pemerintahan lama, dan selamat datang pemerintahan baru". Keduanya menyambut pemerintahan transisi yang akan menyelenggarakan pemilihan umum hingga Sidang Umum MPR untuk memilih pemimpin nasional yang baru dalam jangka waktu enam bulan. Tanggal 21 Mei 1988 Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Kekecewaannya tergambar jelas dalam pidato pengunduran dirinya, ... Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7, namun demikian kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud, karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. AP PHOTO/CHARLES DHARAPAK Presiden Soeharto pada saat mengumumkan pengunduran dirinya di Istana Merdeka, Jakarta, pada tanggal 21 Mei keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara-cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI. Seusai Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya, dan BJ Habibie mengucapkan sumpah sebagai Presiden, Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto dalam pidatonya menyatakan, ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan Presiden/Mandataris MPR, termasuk mantan Presiden Soeharto dan keluarga. Tim Kompas ***Tulisan ini telah tayang di Harian Kompas edisi 27 Mei 1998. Ditayangkan kembali oleh sebagai bagian dari kumpulan tulisan 18 Tahun Reformasi. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Pada tanggal 21 Mei 1998, presiden Soeharto menyatakan declare berhenti secara sepihak tanpa laporan pertanggungjawaban atau persetujuan pihak manapun karena kondisi saat itu sedang darurat dan gedung MPR/DPR dikuasai massa. Akhirnya presiden Soeharto menyatakan berhenti dan secara otomatis wakil presiden Habibie menjadi presiden. Pemindahan kekuasaan dari presiden ke wakil presiden tersebut sesuai dengan Pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis masa waktunya”. Berdasarkan pernyataan tersebut, jawaban yang tepat adalah E Kronologi Tragedi Mei 1998 Kamis, 21 Mei 1998 patut dicatat dalam sejarah Bangsa Indonesia karena pada hari itu Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, yang telah memimpin selama 32 tahun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden. Soeharto yang baru dua bulan dipilih kembali untuk ketujuh kalinya di tengah badai krisis moneter mendapat tekanan ekonomi maupun politik serta gelombang unjuk rasa yang menuntut reformasi dari mahasiswa dan berbagai kalangan. Berbagai tekanan tersebut pada akhirnya memaksa penguasa Orde Baru tersebut meletakkan jabatan. Dan sesuai konstitusi Wakil Presiden BJ Habibie melanjutkan estafet kepemimpinannya. Senin, 17 Mei 2021 230938 WIBSabtu, 13 Mei 2023 114404 WIB Harian Kompas 22/5/1998 memberitakan Pengunduran diri Presiden Soeharto dan mengambil sumpah Wakil Presiden BJ Habibie menjadi Presiden. Berikut peristiwa [...] Artikel Terkait Kronologi Lainnya

mundurnya presiden soeharto membawa habibie menggantikan menjadi presiden